Contoh Konflik Etika

1.    Teori

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral. Intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik dengan cara peka dan toleransi. Dengan kata lain, etika bisnis ada untuk mengontrol bisnis agar tidak tamak.

Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya, norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sanksi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. Ada tiga sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis.

2.    Kasus/Artikel

Ketika produk mie instan bernama Indomie pertama sekali diproduksi dan lalu dijual di berbagai  pasar dan toko kelontong, penulis sering mengkonsumsinya di campur telur ayam. Hampir setiap hari, terutama untuk sarapan (pagi) yang dimakan bersama nasi putih. Mulai dari rasa kari ayam, ayam bawang, soto medan dan sebagainya. 

Dan tidak pernah goyah, meski pernah beberapa orang rekan menasehati bahwa di samping mie-nya sendiri yang mengandung zat kimia (pengawet)  bumbunya juga ( katanya), terindikasi mengandung zat beracun yang cepat atau lambat dapat merusak sel-sel sensitif di dalam tubuh manusia. Bahkan, katanya,  bisa berakhir dengan kematian !.

Sama halnya dengan ketika isu produk ajinomoto, yang katanya jika terlampau banyak dikonsumsi, terutama pada masakan sayur-sayuran,  akan ”berbahaya” bagi kesehatan manusia. Ketika diisukan bahwa Indomie juga mengandung zat berbahaya bagi kesehatan,  secara spontan dan berseloroh penulis berkata : ”Jangankan makan indomie, minum air putih saja atau aqua , jika terlalu banyak  diminum bisa menimbulkan kematian. Karena perut kita akan kembung dan lalu meledak !”.

Buktinya, sampai tulisan ini dimuat harian ini, Puji Tuhan atau Syukur Alhamdulilah, bukan sesumbar, dan mudah-mudahan masih sehat walafiat, penulis tidak/belum  pernah merasakan kelainan seusai mengkonsumsi Indomie. 

Hanya saja , memang di dalam praktik, jika penulis sendiri yang memasak indomienya, biasanya (mungkin karena faktor psikologis ) mie-nya  oleh penulis direbus terlebih dahulu minimal dua kali. Tapi jika dibeli di rumah makan atau di warung-warung, tentu kalau kita minta untuk direbus dua kali, kita bisa kena damprat  pemilik warung , seraya (mungkin) berkata  : ”Yah  masak sendiri sajalah bang/mas, atau tidak usah belilah, dan ejekan lainnya.

3.    Analisis

Secara teoritis Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Kemudian etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral.

Dari kasus diatas maka terlihat jelas bahwa hanya karena kasus indomie, bisa menimbulkan konflik orang ke orang, orang ke organisasi, dan organisasi ke organisasi.

Orang ke orang adalah seperti yang saya contohkan diatas yaitu mie-nya  oleh penulis direbus terlebih dahulu minimal dua kali. Tapi jika dibeli di rumah makan atau di warung-warung, tentu kalau kita minta untuk direbus dua kali, kita bisa kena damprat  pemilik warung , seraya (mungkin) berkata  : ”Yah  masak sendiri sajalah bang/mas, atau tidak usah belilah, dan ejekan lainnya.

Kemudian jika orang ke organisasi yaitu dengan adanya komplaint oleh konsumen ke organisasi akibat dari kelakuan perusahaan, nah konflik antar organisasi sendiri itu terjadi antara perusahaan indomie dengan BPOM, badan yang mengawasi obat dan makanan di Indonesia.

Secara etika jelas itu suatu kebohongan publik dan suatu kecurangan, suatu tindakan yang dilarang oleh etika dan tidak diperbolehkan.

4.      Referensi

http://marlinanovita.blogspot.com/2011/10/kasus-konflik-antara-produsen-dan.html

http://emilyaputri.blogspot.com/2013/11/konflik-etika.html

Pelanggaran Etika Bisnis

1.    Teori

Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral. Intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik dengan cara peka dan toleransi. Dengan kata lain, etika bisnis ada untuk mengontrol bisnis agar tidak tamak.

Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral. Praktik curang ini bukan hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat dan negara. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tumbuh subur di banyak perusahaan.

Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya, norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sanksi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. Ada tiga sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis.

Kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan dan masyarakatluas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi menggugah masyarakat bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut.

Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro atau lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis bicara soal monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik semacamnya yang akan sangat mempengaruhi, tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktik bisnis dalam sebuah negara.

2.    Kasus/Artikel

GABUNGAN organisasi di Riau, meminta pengusutan kembali kasus 14 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Riau yang menyeret keterlibatan pejabat di daerah ini dalam perkara korupsi. Jika kasus ini dibuka, diperkirakan bisa menyelamatkan hutan Riau sekitar 60 ribu hektare (ha).

Organisasi yang mendesak pengusutan kembali ini terdiri dari Jikalahari, Greenpeace,  Aliansi Jurnalis Independen Pekanbaru dan Riau Corruption Trial.

Fakta persidangan kasus korupsi kehutanan dalam sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lima tahun terakhir memperkuat dugaan bagaimana tindakan korupsi oleh perusahaan bersama pejabat pemerintah daerah. Semua itu untuk meloloskan berbagai perizinan bisnis dan berakhir menghancurkan hutan penting Riau.

Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari mengatakan,  KPK harus segera mengarahkan penyidikan dan pengungkapan kasus korupsi pada 14 perusahaan pemasok kayu untuk PT RAPP dan PT APP. Kepolisian Riau telah menghentikan penyelidikan kasus-kasus ini.

“Pengungkapan unsur korupsi dalam proses mengeluarkan izin sejumlah pejabat di Riau pintu masuk mengusut keterlibatan perusahaan. Fakta sidang memperkuat dugaan keterlibatan itu,” katanya, Kamis(28/6/12).

Dalam fakta sidang terungkap kerugian negara dari dugaan korupsi kehutanan di Riau mencapai lebih Rp2 triliun dengan perhitungan nilai kayu hilang Rp73 triliun dan kerusakan lingkungan Rp1.994 triliun.

Putusan hakim untuk kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak,  jelas menunjukkan dugaan perusahaan yang memiliki inisiatif pertama memberikan sejumlah uang kepada pejabat itu. Antara lain, Azmun Jaafar, Arwin As, Asral Rahman dan Suhada Tasman agar IUPHHKT-HTI dan RKT diterbitkan. “Pemberian gratifikasi jelas dilakukan perusahaan.”

Total wilayah konsesi 14 perusahaan itu 194 ribu ha hutan. Dari luas ini hutan gambut yang telah dihancurkan sekitar 100 ribu ha dan hutan alam dataran rendah seluas 30 ribu ha.

Jika SP3 dicabut dan penyidikan dilanjutkan, potensi hutan gambut Riau yang bisa diselamatkan 60 ribu ha.

Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 14 perusahaan kehutanan di Riau yang dinilai bertentangan dengan hukum.

Rusmadya Maharuddin, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan,  penyelamatan hutan hujan Indonesia melalui penegakan hukum seharusnya mampu melindungi kekayaan alam dan habitat satwa penting seperti harimau Sumatra, gajah Sumatra dan lain-lain.  Satwa langka itu kini terancam punah.

“Membongkar kembali kasus keterlibatan 14 perusahaan dapat mengembalikan harapan masyarakat pada keadilan hukum,” ucap Rusmadya.

Riau merupakan provinsi di mana dua perusahaan kayu raksasa dunia beroperasi yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran hutan alam dan gambut. Dampak operasi perusahaan itu tidak hanya pada lingkungan juga menyebabkan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar hutan.

Menurut Rusmadya,  sejumlah perusahaan global telah memutuskan kontrak dengan PT RAPP dan PT APP karena operasi perusahaan yang buruk.

“Mendorong penegakan hukum di sektor kehutanan bagian penting dari komitmen Presiden SBY mengurangi emisi dan memperkuat citra sektor ekonomi di Indonesia dan menyelamatkan hutan Indonesia dari kehancuran lebih lanjut.”

3.      Analisis

Kasus ini bukan merupakan kasus pertama yang pernah terjadi, bukan juga satu-satunya yang pernah kita dengar pada berbagai media. Banyak pejabat pemerintahan yang ikut serta dalam berbagai kegiatan bisnis yang pada akhirnya melakukan pelanggaran. Sekalipun nantinya kasus pelanggaran terungkap, namun nanti pada akhirnya akan tenggelam begitu saja. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Namun kekayaan tersebut membutuhkan penanganan tenaga ahli untuk mengolahnya. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan yang lebih lagi untuk rakyatnya agar menjadi tenaga terdidik yang mengerti bagaimana mengolah hasil alam ini dengan baik. Bukan hanya tau cara menggalinya, namun juga bagaimana cara untuk memeliharanya. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang sifatnya terbatas, jika digunakan terus menerus tanpa memperhatikan keseimbangannya maka semuanya akan habis dalam waktu tertentu. Seharusnya pemerintah, terutama para pejabat dan petinggi pemerintahan memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Dengan melakukan tindakan korupsi, memberikan lampu hijau atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan menerima suap bukankah hal ini melanggar etika? Saya rasa mereka tau dengan apa yang mereka lakukan. Sebelum mereka menjadi petinggi, tentunya mereka memperoleh pendidikan terlebih dahulu. Dengan begitu mereka pasti tau apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan apabila melakukan tindakan pelanggaran.

4.      Referensi

http://dimasaldino2.blogspot.com/2013/11/pelanggaran-etika-bisnis.html

http://www.mongabay.co.id/2012/06/28/usut-kembali-kasus-14-perusahaan-hti-di-riau/#ixzz2KIwzN9JL

Contoh Korupsi

1.    Teori

Korupsi adalah tindakan melawan hukum demi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hubungan etika bisnis dengan korupsi yaitu dimana dalam Korupsi menurut buku kecil yang ditertibkan KPK Mengenali & Memberantas Korupsi sebenarnya tidak beda jauh dengan pencurian dan penggelapan.

2.    Kasus/Artikel

.

Apa itu korupsi,etika bisnis dan hubungannya serta contoh kasusnya.

3.    Analisis

Korupsi adalah tindakan melawan hukum demi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan hukumannya adalah kurungan penjara atau denda. Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Hubungan antara keduanya adalah korupsi adalah tindakan yang bertolak belakang dengan etika bisnis, karena etika bisnis mengajarkan untuk melakukan bisnis dengan jujur namun korupsi tidak jujur.!

Contoh korupsi, dinegara ini sudah banyak contoh kasussnya salah satunya adalah kasus yang sempat ngetop ditanah air berikut ulasan hukuman namun juga mendapatkan remisi.,, menurut kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana korupsi kasus pajak, Gayus Halomoan P Tambunan, mendapatkan remisi khusus untuk hari raya Idul Fitri. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk dan HAM) Bambang Krisbanu.

"Gayus dapat (remisi)," kata Bambang singkat di Kantor Kemenhuk dan HAM, Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Namun, Bambang enggan menyebutkan berapa potongan masa tahanan untuk Gayus. Bambang mengaku akan mengungkapkannya lebih rinci pada hari raya Idul Fitri.

"Ah, nanti," ucapnya.

Bambang mengatakan, remisi dapat diberikan untuk para narapidana yang memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik selama ditahan.

"Kalau untuk remisi langsung, bagi yang memenuhi syarat. Jadi, kami tidak main-main," katanya.

Bambang menerangkan, ada ribuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang meminta remisi. Pasalnya, ada ratusan narapidana kasus korupsi yang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini.

Gayus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak Juni 2012. Tahun lalu, Gayus juga mendapatkan remisi khusus Idul Fitri selama satu bulan dan remisi Hari Kemerdekaan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) juga baru saja menolak kasasi mafia pajak itu dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan. Dengan putusan itu, total hukuman yang diterima Gayus adalah 30 tahun pidana penjara. Ia juga harus membayar denda mencapai Rp 1 miliar. Gayus terlibat dalam sejumlah kasus, di antaranya kasus pemalsuan paspor, kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan pajak.

Menuru kalian bagaimana? Setuju??

4.      Referensi

http://nasional.kompas.com/read/2013/08/06/1430308/Gayus.Tambunan.Dapat.Remisi.Lebaran

Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsiblity)

1.    Teori

Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Artinya pihak perusahaan harus melihat jika CSR bukan program pemaksaan tapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yaitu membantu melepaskan pihak – pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka dan efeknya nanti bagi perusahaan itu juga (Nuryana 2005).

2.    Kasus/Artikel

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Dengan demikian maka masalahnya adalah apa itu Corporate Social Responsiblity, manfaat bagi masyarakat dan keuntungan bagi perushaan dan contoh dari perusahaan yang menerapkan CSR secara detail dalam penulisan kali ini yang diangkat adalah perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk.

3.    Analisis

Corporate Social Responsiblity adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik-beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Dalam prinsip responsibility, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan stakeholders perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Sedangkan stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator. CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (Idris, 2005).                                                  

Perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi bagus, umumnya menikmati enam hal. Pertama, hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat. Kedua, hubungan positif dengan pemerintah setempat. Ketiga, resiko krisis yang lebih kecil. Keempat, rasa kebanggaan dalam organisasi dan di antara khalayak sasaran. Kelima, saling pengertian antara khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal. Dan terakhir, meningkatkan kesetiaan para staf perusahaan (Anggoro, 2002).                               

Ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya :

1.      Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan ekploratif, di samping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat, semua ini diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksa karena adanya market driven. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial.

2.      Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosa mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya license to operate, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontibusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

3.         Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan, dan dipraktekkan lebih karena faktor eksternal (external driven). Hampir bisa dipastikan implementasi adalah sebagai upaya dalam konteks kehumasan (public relation) merupakan kebijaksanaan bisnis yang hanya bersifat kosmetik.

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSRmeliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Salah satunya adalah PT PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) kembali meraih penghargaan di bidang Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam Selular Forum yang diselenggarakan atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) dan majalah Seluler, Telkom dinobatkan sebagai operator yang melakukan program tanggung jawab sosial dengan cakupan dan sasaran paling luas di antara operator-operator telekomunikasi di Indonesia (the Most Coverage and Target in Corporate Social Responsibility). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Mastel kepada Direktur Network Solutions Telkom I Nyoman G. Wiryanata di Ballroom Hotel Grand Melia Jakarta (4/4). 

Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengaku gembira atas diraihnya penghargaan ini oleh Telkom. Setidaknya, menurut Eddy, berbagai sumbangsih sosial yang diberikan Telkom selama ini telah mendapat respon positif dari masyarakat. “Sebagai institusi bisnis modern, apalagi sebagai operator flag carrier, sudah sewajarnya Telkom memberikan kepedulian sosial yang tinggi kepada lingkungan yang telah membesarkannya. Pada dasarnya kami pun ingin tumbuh di tengah masyarakat yang juga tumbuh,” ujar Eddy. 

Eddy lebih jauh mengatakan bahwa kegiatan CSR Telkom cukup beragam dengan jangkauan seluruh Indonesia. Salah satu kegiatan CSR Telkom dikelola oleh unit Telkom Community Development Center (Telkom CDC) yang berdiri secara resmi sejak 2001. Melalui CDC, Telkom mengelola program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang tersebar di seluruh Nusantara. 

Untuk Program Kemitraan (PK), terhitung sejak 2001 s/d posisi Triwulan III 2006, Telkom telah mengelola sebanyak 30.908 mitra binaan (MB) serta menyalurkan pinjaman lunak senilai Rp 356,54 milyar dengan tingkat pengembalian pinjaman 89,80%. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan, terhitung sejak 2003 s/d Triwulan III 2006, Telkom telah menyalurkan bantuan (hibah) senilai Rp 51,56 milyar kepada 2.731 penerima bantuan dalam kegiatan Bina Lingkungan yang secara garis besar dikelompokkan dalam bantuan bencana alam (BBA), bantuan sarana umum (BSU), bantuan pendidikan dan pelatihan (BPP), bantuan sarana ibadah (BSI), dan bantuan kesehatan masyarakat (BKM). 

Kegiatan CSR Telkom yang cukup menonjol adalah di bidang pendidikan (education). Pada posisi s/d Triwulan III 2006, dana yang dikeluarkan untuk bantuan pendidikan dan pelatihan (BPP) mencapai 49% dari seluruh anggaran Bina Lingkungan Telkom. Kegiatan CSR di bidang pendidikan antara lain meliputi pemberian beasiswa, pembangunan laboratorium, pengadaan peralatan sekolah (komputer, buku, dll), pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah, pelatihan dan pemberdayaan guru, smart campus, dan Internet Goes to School (IG2S). 

Sejauh ini CSR Telkom di bidang pendidikan mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. “Di tahun 2007, kami akan tetap menjadikan pendidikan, khususnya yang berbasis IT, sebagai fokus CSR Telkom dengan tema ‘mencerdaskan anak bangsa’,” ujar Eddy Kurnia. 

4. Referensi

Dhinie. Tangung Jawab Perusahaan (CSR). http://dhinie-perilakukonsumen.blogspot.com/2010/12/tanggung-jawab-perusahaan-csr.html. Di akses pada tanggal 23 Oktober 2013.

Putri, Emilian. 2013. Tugas CSR (Corporate Social Responsiblity).  http://emilyaputri.blogspot.com/2013/10/tugas-csr-corporate-social.htmll. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2013

Yudha, bacharuddin. 2013. Corporate Social Responsiblity. http://bacharudinyudha.blogspot.com/2013/10/corporate-social-responsiblity.html. Di akses pada tanggal 23 Oktober 2013.